Hari Jadi Purworejo
Mengapa Bukan Tjokronagoro?
Oleh Prijobekti Prasetijo

Polemik tentang hari jadi Purworejo terus berkepanjangan, dan suhunya semakin meningkat pada momen peringatan Hari Jadi Purworejo pada tanggal 5 Oktober. Akan tetapi, satu hal yang perlu dipahami bahwa polemik ataupun perdebatan tentang hari jadi Purworejo bersifat positif demi untuk menemukan kebenaran sejarah itu sendiri.

Dari beberapa teori tentang hari jadi Purworejo, nampaknya hanya dua teori yang terus dipertentangkan. Yaitu prasasti Kayu Ara Hiwang sebagai tonggak berdirinya Kabupaten Purworejo dan pelantikan Bupati Tjokronagoro sebagai bupati Purworejo pada tahun 1831 yang dianggap sebagai fakta yuridis berdirinya kabupaten purworejo.

Kalau boleh meminjam istilah sepak bola, nampaknya pihak pro Bupati Tjokronagoro bersifat ofensif dan berusaha menunjukkan kelemahan-kelemahan dari teori hari jadi tanggal 5 Oktober yang didasarkan pada prasati Kayu Ara Hiwang dan dengan segala pembenarannya berusaha meyakinkan bahwa pelantikan Tjokronagoro adalah fakta yang benar dari lahirnya Kabupaten Purworejo.

Kebenaran sejarah perlu diluruskan, dan dengan judul artikel yang tertulis di atas penulis ingin mengemukakan pendapat bahwa penulis tidak setuju pada wacana bahwa hari jadi Purworejo merujuk pada pelantikan Tjokronagoro sebagai bupati Purworejo Ada beberapa alasan yang dapat saya kemukan


Sejarah Bukan Sekedar Event tetapi Struktur
Sejarah bukan hanya sekedar event yang berhubungan dengan momen-momen tertentu seperti tanggal dan tahun pelantikan bupati, raja dan sebagainya tapi lebih berhubungan dengan perkembangan dan pembentukan struktur atau tatanan kehidupan masyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Dengan menganggap bahwa pelantikan Tjokronagoro sebagai fakta yuridis berdiri atau lahirnya kabupaten Purworejo berarti kita hanya memaknai hari jadi Purworejo secara administratif semata. Padahal seperti penulis sampaikan di atas bahwa sejarah suatu daerah berhubungan dengan perkembangan dan pembentukan sebuah tatanan masyarakat suatu daerah tertentu.

Menurut penemuan arkeologis maupun prasasti terbukti bahwa Purworejo mempunyai kebudayaan yang berusia sangat tua. Selama tiga tahun dari tahun 2005 sampai 2007 ditemukan 57 situs yang merupakan produk peradaban Indonesia di kabupaten Purworejo dari zaman Megalitikum sampai masa klasik ( Hindu-Budha ) atau dari zaman prasejarah sampai abad X Masehi. Penemuan itu menunjukkan adanya kesinambungan peradaban satu ke peradaban selanjutnya ( Suara Merdeka, 2007 ).

Dari penemuan beberapa prasasti di Purworejo seperti: prasasti Ara Hiwang yang berangka tahun 890, prasasti Watukuro yang berangka 902 Masehi. disimpulkan oleh beberapa arkeolog dan sejarawan bahwa daerah purworejo mempunyai hubungan dengan raja besar Mataram yaitu raja Balitung. Dari kesimpulan sejarawan dan arkeolog dari UGM, Drs Nurhadi Rangkuti MS dan Drs Baskoro Daru Tjahyono diperkirakan bahwa Raja besar Balitung berasal dari Purworejo dan sebagian besar daerah Purworejo merupakan Tanah Lungguh atau Apanage dari raja Balitung. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di Purworejo sejak abad X sudah ada tatanan kehidupan masyarakat yang yang meliputi aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Perlu diketahui bahwa tanah lungguh atau apanage adalah tanah yang diberikan sebagai gaji kepada bangsawan atau kerabat kraton atau pun juga kepada orang yang dianggap berjasa kepada raja. Dalam tanah lungguh tersebut terdapat ratusan keluarga yang disebut dengan istilah sikep yaitu keluarga pengarap tanah yang harus membayar pajak kepada bangsawan atau pun mungkin kepada raja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sudah ada kepemimpinan politik dalam status tanah lungguh ini.

Prasasti Ara Hiwang menunjukkan lebih jelas bahwa di Purworejo sudah mempunyai tatanan politik , ekonomi dan budaya, yaitu ketika raja Balitung memberikan status tanah Sima atau Tanah Perdikan atau tanah bebas pajak kepada wilayah bumi Ara Hiwang karena dianggap berhasil membangun wilayah dan tempat peribadatan . Dalam prasasti tersebut juga disebutkan nama tokoh pemimpin lokal yaitu Mpu Sanghrama Surandra.

Apabila kita ingin menjadikan Pelantikan Tjokronagoro sebagai bupati sebagai momen berdirinya Purworejo, artinya kita tidak mengakui adanya peradaban dan tatanan yang sudah lama terbentuk di wilayah Purworejo. Perlu ditekankan bahwa Purworejo bukan sekedar nama secara administratif saja akan tetapi sebuah tatanan masyarakat dan peradaban di Kabupaten Purworejo.

Sejarah Bukan His Story tetapi History
Seperti kata pakar sejarah dari UGM yaitu Prof. Sartono Kartodirdjo bahwa penulisan sejarah yang penuh intepretasi pribadi dan bersifat subyektif semata akan menyebabkan penulisan sejarah yang bersifat His Story artinya menonjolkan peran tokoh tertentu tanpa fakta atau bukti yang memadai.

Merupakan sebuah fakta bahwa pelantikan Tjokronagoro sebagai bupati merupakan bagian dari skenario Belanda Mewujudkan “ Pax Nederlandica ” di Indonesia dan memudahkan administrasi dalam rangka tanam paksa. Klaim keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat dan infrastruktur di kabupaten Purworejo harus diletakkan dalam konteks tanam paksa bukan keberhasilan Tjokronagoro sebagai pribadi, karena berbeda dengan Kraton Yogyakarta dan Surakarta yang mempunyai otoritas memerintah sendiri, Purworejo merupakan bagian adminitrasi pemerintah Kolonial Belanda. Perlu ditambahkan pula bahwa hubungan pemimpin tradisional seperti bupati dengan Belanda adalah hubungan antara atasan dan bawahan serta bersifat simbiose mutualisme.

Penulisan Sejarah Dari Bawah Bukan Sekedar Tentang Tokoh Besar.
Penulisan sejarah seharusnya lebih menonjolkan peran masyarakat lokal atau rakyat sehingga kearifan, local Genius masyarakat setempat dapat diakomodasi dan pada akhirnya akan memberi inspirasi pada generasi berikutnya dan generasi mendatang meneladani kearifan dari cerita sejarah . Teori penulisan sejarah yang dicetuskan oleh Prof. Sartono Kartodirdjo ini ingin mengajarkan bahwa dalam perkembangan masyarakat peran rakyat-lah yang lebih besar sehingga memang perlu lebih ditonjolkan. Penulisan sejarah Indonesia yang lebih menonjolkan peran tokoh-tokoh besar terutama peran raja-raja, bupati, dan sebagainya justru membawa pada kultus individu dengan tanpa dasar yang benar.

Penulisan Sejarah Yang Indonesia Sentris
Sejauh didukung bukti yang benar penulisan sejarah Indonesia harus bersifat Indonesia sentris. Hal itu bukan hanya sekedar untuk kebenaran sejarah semata, akan tetapi juga untuk kepentingan membangun kesadaran sejarah dan memberi keteladan dari kearifan yang terdapat dalam sejarah itu bagi generasi mendatang. Historia Vitae Magistra , sejarah adalah guru kehidupan, begitu kata orang bijak.

Prijobekti P.
Guru SMA I Purworejo
Cat: Artikel ini dimuat di Majalah Kiprah